WHAT WE DO ?

Kami yakin bahwa perlindungan lingkungan hidup tidaklah cukup dengan disuarakan saja, namun diperlukan tindankan nyata dari semua unsur staek-holder di tingkat daerah maupun di tingkatan pemerintahan pusat.

Kami tidak bisa melakukannya sendiri, kami butuh dukungan anda, saran, kritik serta aksi anda, untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik.

CONTACT INFO
  • Address: Jl. M. Saidi Sei Ilir, Ps. Bangko, Bangko, Kabupaten Merangin, Jambi 37311
  • Phone: (0746) 322975
  • Email: office@ltb.or.id
  • DESA JANGKAT
  • PERTANIAN KOPI
  • KABUT ASAP 2019
  • DESA NILO DINGIN

LATEST NEWS

LOADING
  • Siaran Pers 19 April 2020
    img

    Berkedok Jaga Jarak, Polisi Bubarkan Pertemuan Solidaritas #RakyatBantuRakyat Terdampak Pandemi COVID-19 Jakarta, 19 April 2020 – Inisiatif solidaritas #rakyatbanturakyat untuk merespon kegagalan penyediaan layanan kesehatan dan kebutuhan dasar gratis karena pandemi COVID-19 malah direspon pemerintah dengan tindakan represif. Pada Sabtu, 19 April 2020, sekitar pukul 19.20 WIB pertemuan evaluasi pembagian pangan READ MORE

  • Siaran Pers 17 April 2020
    img

    Pres Rilis - WALHI Jambi Bergerak Melawan Pendemik COVID-19 Keselamatan Rakyat Jambi Harus Menjadi Prioritas Pemerintah Provinsi Jambi. Jambi, 14 April 2020 - Di Indonesia, melalui ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19), telah mengeluarkan surat keputusan perpanjangan masa darurat bencana Covid-19 hingga 29 Mei 2020. Surat keputusan itu READ MORE

  • Kertas Posisi 17 April 2020
    img

    Pada Tanggal 6/4/2020 Walhi Nasional menerbitkan kertas posisi RUU Cipta Kerja: Cilaka Cipta Investasi, Perkeruh Kondisi Krisis Multidimensi. Wacana RUU Omnibus Law secara resmi disampaikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2019 dalam pidato pelantikannya sebagai presiden terpilih untuk periode kedua. Jokowi dalam pidatonya menegaskan ada dua omnibus law yang disiapkan, yaitu READ MORE

  • Lingkungan 14 April 2020
    img

    LTB – Jambi | Dinamika sistem politik Indonesia sangat jelas bahwa demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada praktek oligarki partai politik. Sehingga berdampak pada tumbuh suburnya praktek korupsi kolusi dan nepotisme, bahwa penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia masih berbanding terbalik dengan karakter kebijakan peraturan perundang - undangan yang dominasi kekuatan aktor READ MORE